PONTIANAK, SENIN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Minggu (1/6), menangkap Ahmad Bin Zainuddin (46), warga Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, saat menjual 6.334 butir telur penyu hijau (Chelonia mydas) dan telur penyu sisik (Eretmochelys imbricata) di Kelurahan Sedau, Kota Singkawang, Kalbar. Tersangka mengaku mendapatkan telur-telur penyu itu dari pemburu telur penyu di sejumlah pantai Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Telur penyu termasuk yang dilindungi oleh Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. “Bagi yang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi tersebut bisa dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta, ” kata Kepala BKSDA Kalbar Maraden Purba, Senin (2/6).

Penangkapan pedagang telur penyu antarpulau itu bermula saat Tim Operasi Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa BKSDA Kalbar mendapati ribuan telur penyu yang dikemas dalam 14 keranjang milik Ahmad, di salah satu warung di Kelurahan Sedau. Dalam pemeriksaan petugas, diketahui bahwa Ahmad, pemilik telur-telur itu, tidak bisa menunjukkan surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang sah (SATS).

Kepada wartawan, Ahmad mengaku sudah tahu kalau memperdagangkan telur penyu itu dilarang. Namun ia nekat memasok telur penyu dari Kepri ke Singkawang dan Pontianak, Kalbar, sejak setahun yang lalu. Setiap 10-20 hari sekali, ia memasok sekeranjang telur penyu dengan menumpang kapal nelayan yang bertolak dari Kepri ke Teluk Makjantu, Singkawang.

Untuk telur penyu ukuran yang besar dibelinya dari pemburu telur di Bintan Rp 1.500 per butir dan dijual di Kalbar Rp 1.600 per butir, sedangkan untuk yang ukuran kecil dibeli Rp 900 per butir dan dijual kembali Rp 1.000 per butir. U ntuk ongkos angkut dengan menggunakan kapal nelayan, ia mengeluarkan biaya Rp 7.000 tiap keranjang.

Menurut Maraden, penegakan hukum terhadap kasus itu baru kali pertama di Kalbar, setelah sejak dua tahun terakhir pihaknya terus melakukan sosialisasi pelarangan memperdagangkan telur penyu. Dengan upaya tersebut, diharapkan bisa menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi berani memperdagangkan telur penyu.

Barang bukti telur itu tetap akan diupayakan untuk ditetaskan, meski hal itu cukup sulit. Pasalnya, dalam teorinya telur penyu masih bisa ditetaskan dalam kurun waktu enam jam sejak dikeluarkan induknya. Sementara telur-telur yang disita itu, menurut pengakuan tersangka, setidaknya sudah melewati 10 hari sejak dikeluarkan oleh induknya.

Disarikan dari Kompas.Com

http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/02/19282899/6.334.butir.telur.penyu.disita.dari.kepulauan.riau

bengawan solo, riwayatmu ini
sedari dulu jadi perhatian insani
musim kemarau, tak seberapa airmu
di musim hujan air meluap sampai jauh …
mata airmu dari solo
terkurung gunung seribu
air mengalir sampai jauh
akhirnya ke laut …
itu perahu, riwayatmu dulu
kaum pedagang s’lalu naik itu perahu…
(more…)

Bermula di Alpenzell, sebuah tempat tetirah yang permai di kaki Pegunungan Alpen. Seorang ibu muda sangat terkesan dengan pemanfaatan teknologi listrik yang dipraktekkan para petani disana. Mereka berhasil memproduksi sendiri listrik guna memenuhi kebutuhan mereka dari sungai kecil yang mengalir melintasi lahan pertanian milik mereka. Dialah Tri Mumpuni, wanita yang beberapa tahun sesudahnya berhasil mengadopsi metode yang sama bagi masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Puni—demikian ia biasa dipangil—begitu terkesan pada “listrik gratis” 23 kwh yang dipancing si petani dari sungai di dekat ladangnya. “Harusnya di Indonesia juga bisa,” demikian pikirnya.

Tri Mumpuni bersama sekelompok petani di Desa Curugagung, Subang, Jawa Barat, telah berhasil menegakkan pembangkit mikrohidro serupa yang menghasilkan listrik 13 kilowatt. Kecil memang, tapi tenaga yang dihasilkan sudah mampu menerangi 121 rumah di wilayah itu. Modal awal Rp 44 juta adalah hasil urunan para petani dengan meminjam bank. Sisanya ditutup oleh Yayasan Insitut Bisnis dan Kerakyatan (Ibeka) yang dipimpin Puni.
Perusahaan kecil-kecilan pun didirikan untuk memutar modal usaha. Listrik yang dihasilkan dijual Rp. 300 setiap kilowatt jam (kwh). Setelah dipotong biaya rutin dan pinjaman bank, sisanya dibagi antara petani dan Ibeka. Tantangan pertama menghadangnya. Baru empat tahun beroperasi, PLN masuk. Barnas, petani setempat yang ditugasi menjadi “direktur” listrik desa, puyeng tak terkira. Harga listrik PLN cuma Rp. 112 per kwh. “Subsidi yang amat besar membuat PLN menjual murah,” protes Puni. (Tahun 2006, misalnya, negara harus menopang PLN dengan subsidi Rp. 38 triliun—red).
Barnas takut perusahaan petani Curugagung hancur. Apalagi utang bank baru bisa lunas dua tahun lagi. Saat listrik PLN menyala, 30 pelanggan mereka menarik diri. Barnas jatuh sakit karena tidak mampu menahan beban. Barnas meninggal beberapa pekan kemudian. Untungnya, sejumlah kolega Puni tak tinggal diam. Mereka menyumbang untuk menutupi beban utang yang masih tersisa. Perusahaan listrik kelas kampung itu juga terpaksa menjual listrik semurah PLN sembari melupakan keuntungan.
Tapi kematian Barnas menyentakkan Puni kepada satu tekad yang lebih besar. Dia mulai berkampanye agar PLN membeli listrik rakyat. Percakapan dengan petani di Alpenzell yang berhasil menjual listriknya ke Grid (PLN-nya Swiss) memberikan inspirasi sekaligus semangat.
Dan momen penting itu tiba pada Agustus 1999. untuk pertama kalinya dalam sejarah, PLN membeli listrik rakyat. Desa Curugagung menjualnya seharga Rp 290 per kwh kepada negara. Harga itu hanya separuh dari biaya produksi listrik PLN jika tanpa subsidi. Dari hasil menjual listrik, petani mendapat lebih dari Rp 2 juta setiap bulan.
Keberhasilan Curugagung membuat Puni memutuskan mengembangkan proyek serupa di berbagai daerah terpencil. Saat ini sudah 60 desa di berbagai penjuru Indonesia menikmati listrik murah serupa. Sebagian besar dijual langsung ke pelanggan—sisanya dibeli PLN.
Puni berhasil melobi lembaga-lembaga donor dunia untuk mendapatkan pinjaman superlunak atau hibah. Dana ini dijadikan modal masyarakat lokal untuk menjadi “pengusaha listrik” mikrohidro. Dia menyerahkan sepenuhnya soal pembelanjaan uang kepada rapat anggota di masyarakat desa masing-masing. Ibeka, lembaga swadaya miliknya hanya bertugas memberikan pendampingan masyarakat dalam mengelola keuangan. Pesantren Al-Hanan di Uludanau, Sumatera Selatan, umpamanya, setiap bulan mendapat uang segar Rp 45 juta sehingga santrinya belajar gratis. Kas Desa Cintamekar, Subang, Jawa Barat mendapat pemasukan bersih Rp 6 juta per bulan. Dana ini dipakai untuk menggratiskan biaya pendidikan warga desa sejak SD hingga SMA. Mereka juga bisa berobat tanpa dipungut biaya. Aparat desa, dari ketua rukun tetangga hingga kepala desa dibayar Rp 50 ribu sampai 125 ribu per bulan.
Teknologi mikrohidro memang bukan barang baru, tetapi di tangan Mumpuni menjadi sumber uang yang mampu memberdayakan desa-desa miskin dan terpencil. Hal ini bahkan telah menarik perhatian dunia. Beberapa negara tertarik mengadopsi teknologi mikrohidro bagi rakyat miskin. Bangaray Electricity program, misalnya, sudah memintanya menerapkan cara serupa do Filipina pada bulan Maret ini. Kamerun dan Nepal mengundangnya untuk melihat kemungkinan serupa. Kini, ide Puni telah menjalar melampaui batas-batas Indonesia.
Masih ingat cerita Daud dan Goliath? Daud yang kecil dan terlihat lemah mampu mengalahkan Goliath si raksasa yang puluhan kali lebih besar. Mungkin cerita itu cukup identik menggambarkan teknologi mikro hidro ini. Tak perlu mengalahkan tenaga raksasa yang dihasilkan PLN. Mikrohidro cukup mengisi celah-celah kebutuhan tenaga yang belum sanggup dipenuhi PLN. Mungkin listrik yang byar pet bisa sedikit lebih byaaar. Dunia saja tertarik, mengapa kita tidak?
(disarikan dari Majalah TEMPO, edisi 25 – 31 Desember 2006)

(more…)